Bayangkan ketika kita sedang membaca berita tentang Iran di media internasional. Ada isu geopolitik, program nuklir, konflik dengan Amerika Serikat, atau protes sosial di Teheran. Lalu muncul nama Khomeini atau Khamenei sebagai sosok penting dalam latar peristiwa tersebut. Tidak sedikit orang langsung mengira, “Ah, itu pemimpin Revolusi Iran yang dulu menggulingkan Shah.” Padahal kenyataannya, nama yang mirip itu merujuk pada dua tokoh berbeda, dengan peran dan zaman yang sangat berbeda. Kesalahan memahami siapa Khomeini dan siapa Khamenei bukan hanya membuat orang salah menyebut nama, tetapi juga dapat menyesatkan pembacaan kita terhadap sejarah dan kebijakan politik Iran hingga hari ini. Dengan mengenal keduanya secara tepat, kita bisa memahami bagaimana Republik Islam Iran berdiri dan bertransformasi.
Ruhollah Khomeini adalah sosok ulama kharismatik yang dikenal sebagai pendiri Republik Islam Iran dan pemimpin Revolusi Islam 1979. Sebelum revolusi, Iran berada di bawah pemerintahan monarki Shah Reza Pahlavi yang sangat sekuler dan bersahabat dengan Barat. Khomeini menentang keras gaya pemerintahan tersebut, terutama kebijakan yang dianggap merusak nilai-nilai Islam dan menghilangkan identitas keagamaan masyarakat Iran. Dari pengasingan di luar negeri, ia menyampaikan khutbah dan risalah yang menyulut kesadaran rakyat untuk bangkit melakukan revolusi. Setelah Shah jatuh, Khomeini memperkenalkan konsep kenegaraan baru bernama Wilāyat al-Faqīh, yaitu gagasan bahwa kepemimpinan tertinggi negara harus dipegang oleh ulama yang menguasai hukum Islam. Konsep inilah yang menjadi dasar lahirnya Republik Islam Iran, negara dengan struktur pemerintahan unik yang menggabungkan unsur teokrasi dengan sistem republik modern. Selama memimpin hingga wafat pada 1989, Khomeini membawa Iran ke arah y ang sangat ideologis, menegaskan identitas Islam Syiah dalam setiap aspek kehidupan publik.
Berbeda dengan Khomeini yang menjadi simbol perubahan revolusioner, Ali Khamenei merupakan tokoh yang naik ke puncak kekuasaan setelah negara ini berdiri. Khamenei adalah penerus Khomeini sebagai Pemimpin Tertinggi sejak 1989 hingga hari ini. Sebelum itu ia pernah menjabat sebagai Presiden Iran pada era awal pascarevolusi. Meski tingkat ke-ulama-annya tidak setinggi Khomeini, perubahan konstitusi dilakukan sehingga ia dapat menjabat sebagai pemimpin tertinggi. Perannya bukan lagi membangun negara baru, melainkan menjaga keberlangsungan sistem Republik Islam Iran yang telah terbentuk. Khamenei dikenal sebagai figur yang cenderung pragmatis dalam strategi politik dan pertahanan negara. Ia memperkuat militer terutama Korps Garda Revolusi Islam, memperketat kontrol terhadap oposisi internal, serta menjaga sikap politik luar negeri yang sangat kritis terhadap hegemoni Barat, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Pada masa kepemimpinannya, Iran semakin aktif dalam geopolitik regional dengan mendukung jaringan kelompok Syiah di beberapa negara Timur Tengah.
Masyarakat global sering terkecoh karena kedua nama ini sangat mirip dalam penulisan Latin. Khomeini dan Khamenei hanya berbeda satu huruf jika dilihat sekilas. Keduanya juga sama-sama menyandang gelar Ayatullah dan memimpin negara yang sama. Di berbagai pemberitaan, konteks tidak selalu dijelaskan secara rinci, sehingga publik yang tidak memahami sejarah Iran bisa saling menukar antara keduanya. Padahal dalam kenyataannya, mereka berasal dari latar keluarga berbeda, memiliki gaya kepemimpinan berbeda, dan yang terpenting memimpin Iran pada masa yang berbeda pula. Membaca kebijakan Iran saat ini kemudian menimpakannya pada Khomeini jelas akan memutarbalikkan sejarah karena ia sudah wafat lebih dari tiga dekade lalu.
Perbedaan fokus gerakan keduanya juga sangat signifikan. Khomeini menggerakkan rakyat untuk merevolusi sistem politik yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Ia menumbangkan monarki dan membangun sistem baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, Khamenei memusatkan kekuatan untuk mempertahankan struktur yang telah dirumuskan pendahulunya agar tetap bertahan dalam dinamika dunia yang semakin kompleks. Jika era Khomeini adalah masa perlawanan untuk merebut kekuasaan, maka era Khamenei adalah masa penguatan dan pembekuan kekuasaan agar tidak goyah. Dengan kata lain, Khomeini adalah arsitek revolusi, sedangkan Khamenei adalah penjaga stabilitas ideologinya.
Kesadaran untuk tidak mencampuradukkan kedua tokoh ini sangat penting. Dalam kajian sejarah maupun pembacaan isu kontemporer, mengenali siapa pemilik kebijakan tertentu akan sangat menentukan akurasi analisis. Misalnya, ketika dunia memperdebatkan isu senjata nuklir Iran saat ini, tokoh yang berperan bukan lagi Khomeini melainkan Khamenei. Jika seseorang mengutip ucapan keras Khomeini tentang hubungan dengan Barat sambil menilai itu sebagai kebijakan Iran hari ini, maka ia kehilangan konteks perubahan zaman dan kepemimpinan. Media modern yang serba cepat terkadang menyederhanakan narasi sehingga kesalahan pemahaman semakin mudah menyebar. Karena itu, literasi politik sejarah menjadi kebutuhan utama di tengah derasnya arus informasi global.
Agar tidak keliru, masyarakat cukup mengingat satu prinsip sederhana: Khomeini adalah pemimpin revolusi di masa lalu, sedangkan Khamenei adalah pemimpin tertinggi Iran di masa sekarang. Lebih jauh dari sekadar memahami perbedaan nama, kita juga bisa melihat bagaimana transformasi negara ini dipengaruhi oleh dua kepemimpinan yang berbeda tujuan. Perjuangan Khomeini bersifat ideologis dan visioner, sedangkan Khamenei lebih realistis dalam mempertahankan kekuatan yang sudah ada. Memahami hal ini akan menunjukkan kepada kita bahwa Iran bukan negara yang statis, melainkan hasil perjalanan politik yang terus berubah sejak 1979.
Pada akhirnya, Khomeini dan Khamenei adalah dua tokoh yang tidak bisa dilebur satu sama lain meskipun sama-sama menyandang gelar Ayatullah dan memiliki kekuasaan tertinggi pada masanya. Memahami perbedaan mereka bukan hanya urusan akademik, tetapi juga cara kita menghargai akurasi informasi dalam membaca isu internasional. Kesalahan kecil dalam menyebut nama dapat berujung pada kesalahan besar dalam analisis geopolitik. Karena itu, ketika nama Iran muncul dalam berita dunia, ada baiknya kita memastikan dulu siapa yang dibicarakan: sang revolusioner yang mengubah sejarah, atau sang pewaris yang menjaga agar sejarah itu tidak berubah. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi pembaca kabar yang baik, tetapi juga pembaca sejarah yang cermat.
Pengaruh Khomeini terhadap dunia Islam tidak berhenti di batas Iran semata. Setelah Revolusi 1979, banyak kelompok di dunia Islam yang terinspirasi oleh keberhasilannya menggulingkan rezim yang dianggap pro-Barat dan sekuler. Khomeini menjadi figur ideologis yang mempromosikan independensi politik dari dominasi Amerika Serikat. Di berbagai negeri mayoritas Muslim, khususnya di Timur Tengah, muncul gerakan dakwah dan politik yang menggunakan semangat revolusi Iran sebagai referensi perjuangan. Ia dianggap sebagai simbol kebangkitan perlawanan Islam terhadap imperialisme. Meski begitu, banyak pula negara yang justru merasa terancam dengan pengaruhnya, terutama kerajaan-kerajaan Arab yang khawatir keberhasilan Iran mendorong rakyat mereka menuntut perubahan serupa.
Pada era Khamenei, Iran semakin memainkan peran aktif dalam strategi geopolitik wilayah. Khamenei memperkokoh pengaruh Iran melalui dukungan kepada kelompok perlawanan yang sejalan dengan kepentingan politiknya, seperti Hizbullah di Lebanon, kelompok Houthi di Yaman, dan berbagai milisi Syiah di Irak serta Suriah. Ia juga konsisten mempertahankan program nuklir sebagai upaya melindungi kedaulatan negara meski menimbulkan ketegangan dengan Barat. Kebijakannya kerap disebut memiliki karakter pragmatis: bukan sekadar ideologi Islam, tetapi kepentingan geopolitik untuk memperluas kekuatan regional. Di bawah kepemimpinannya pula Iran semakin kuat dalam posisi tawar internasional, meskipun dibalas dengan sanksi ekonomi yang menghimpit rakyat.
Revolusi Islam dan kepemimpinan kedua tokoh ini meninggalkan dampak sosial yang signifikan bagi rakyat Iran. Setelah 1979, kehidupan publik Iran berubah drastis: perempuan diharuskan mengenakan hijab, budaya Barat dibatasi, sekolah, peradilan, hingga media seluruhnya harus sejalan dengan nilai-nilai Islam Syiah. Banyak rakyat merasakan kebanggaan atas identitas Islam yang ditegaskan, namun tidak sedikit pula yang mengeluhkan kebebasan yang berkurang. Perubahan ekonomi pascarevolusi juga tidak selalu membawa kesejahteraan, terlebih dengan sanksi internasional yang membuat akses terhadap kebutuhan penting menjadi terbatas. Meski demikian, rasa nasionalisme dan perlawanan terhadap dominasi asing justru semakin kuat, terutama karena narasi politik Khomeini dan Khamenei yang selalu menekankan martabat bangsa.
Hubungan kedua pemimpin ini dengan dunia Islam pun berbeda konteks dan respons. Khomeini lebih dihormati sebagai pemimpin spiritual yang heroik dalam menumbangkan tirani, sehingga beberapa negara Muslim memandangnya sebagai simbol kemenangan Islam terhadap kolonialisme modern. Sedangkan Khamenei lebih dikenal lewat kebijakan luar negerinya yang keras, terutama terhadap negara-negara tetangga. Dalam konteks Indonesia, hubungan masyarakat terhadap Iran lebih bernuansa dialog budaya dan akademik, bukan politik. Meski terdapat perbedaan mazhab, kerja sama pendidikan dan keagamaan tetap berjalan, dan masyarakat kita lebih sering mengenal Iran melalui wacana keilmuan ketimbang strategi politiknya. Namun, perbedaan persepsi publik tentang Syiah juga kadang dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya berkaitan dengan politik rezim, bukan masalah akidah.
Salah memahami siapa Khomeini dan siapa Khamenei dapat menyebabkan analisis geopolitik yang sangat keliru. Ketika publik menyalahkan Khomeini atas keputusan politik yang dibuat Khamenei saat ini, maka konteks sejarah dan aktor pengambil keputusan menjadi salah sasaran. Kesalahan informasi seperti ini sering terjadi di era informasi cepat dan cenderung sensasional. Media yang tidak memberikan pembeda secara jelas bisa menimbulkan opini publik yang menyimpang dari realitas. Padahal, untuk memahami kebijakan Iran terhadap konflik regional atau pengembangan nuklir, kita harus memahami siapa yang sedang memegang kendali kekuasaan dan dalam konteks politik apa kebijakan itu lahir.
Jika kita menelisik perjalanan kekuasaan Iran secara kronologis, dapat terlihat bahwa sejarahnya terdiri dari dua fase besar: fase revolusi yang dipimpin oleh Khomeini dan fase konsolidasi negara yang dipimpin oleh Khamenei. Pada fase pertama, fokus utama adalah transformasi menyeluruh terhadap tatanan politik dan sosial. Pada fase kedua, fokus bergeser ke strategi bertahan dan memperluas pengaruh agar kekuasaan tidak kembali digulingkan. Sejarah Iran modern adalah perjalanan panjang yang menyeimbangkan ideologi dan realitas. Peran masing-masing pemimpin tidak dapat dipahami terpisah dari zaman yang mereka pimpin. Dengan memahami garis waktu ini, kita bisa melihat bahwa perubahan dan keberlanjutan Iran merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, namun dimainkan oleh tokoh yang berbeda karakter kepemimpinan.
Dengan demikian, menegaskan perbedaan antara Khomeini dan Khamenei menjadi sangat penting dalam menjaga ketepatan informasi publik. Dua tokoh ini memainkan peran yang saling berkesinambungan tetapi tidak bisa disamakan. Khomeini adalah sosok revolusioner yang meledakkan perubahan. Khamenei adalah sosok politisi strategis yang menjaga agar perubahan itu tidak runtuh. Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan mampu membaca situasi global dengan lebih cermat ketika memahami siapa yang menentukan arah negeri para ulama ini pada masa lalu dan masa kini. Karena sebuah nama bukan sekadar sebutan, tetapi juga penanda bagi sebuah masa, sebuah ideologi, dan sebuah jalan sejarah yang masih terus hidup hingga hari ini.